Pepatih Dalem Yogyakarta: Jabatan Penting di Antara Keraton dan Pemerintah Kolonial

Dalam sejarah pemerintahan Kasultanan Yogyakarta, Sultan bukanlah satu-satunya tokoh yang memegang peranan penting. Ada satu jabatan yang selama berabad-abad menjadi bagian penting dari roda pemerintahan keraton, yaitu Pepatih Dalem. Jabatan ini kurang lebih memiliki kedudukan seperti perdana menteri, dengan tugas membantu Sultan mengurus pemerintahan sekaligus menjadi penghubung antara Kasultanan dan pemerintah kolonial.

Keberadaan Pepatih Dalem tidak dapat dilepaskan dari lahirnya Kasultanan Yogyakarta setelah Perjanjian Giyanti pada 1755. Ketika Mataram Islam terpecah menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, sistem pemerintahan yang telah berkembang sebelumnya turut diwariskan. Salah satunya adalah posisi patih.

Namun, posisi ini sejak awal berada dalam situasi yang cukup rumit. Sultan memang membutuhkan patih untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari, tetapi pemerintah kolonial juga memiliki kepentingan terhadap jabatan tersebut. Dalam kontrak politik antara Sultan dan pemerintah kolonial, keberadaan patih menjadi salah satu bagian yang diatur. Karena itu, Pepatih Dalem pada praktiknya berada di antara dua kepentingan: membantu keraton sekaligus berhubungan langsung dengan kekuasaan kolonial.

Danureja I dan Awal Tradisi Pepatih Dalem

Tokoh pertama yang mengisi jabatan tersebut adalah Kanjeng Raden Adipati Danureja I. Sebelum memperoleh gelarnya, ia dikenal sebagai Raden Bagus Konting Mertowijoyo dan merupakan putra Bupati Banyumas.

Sejak muda, ia telah berada di lingkungan Keraton Kartasura dan memiliki hubungan dekat dengan Raden Mas Sudjono, yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi dan akhirnya menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono I. Kedekatan tersebut bukan hanya hubungan pribadi. Danureja I ikut mendukung perjuangan Mangkubumi dalam menghadapi VOC.

Setelah Mangkubumi menjadi Sultan Yogyakarta, Danureja I dipercaya mengisi posisi Pepatih Dalem. Ia menjalankan jabatan tersebut sejak 13 Februari 1755 hingga wafat pada 19 Agustus 1799. Hubungannya dengan Sultan bahkan pernah digambarkan oleh Gubernur VOC Hartingh seperti hubungan antara keris dan warangka—dua unsur yang berbeda tetapi tidak terpisahkan ketika menjalankan pemerintahan.

Patih dan Dinamika Kekuasaan

Setelah Danureja I, posisi patih diteruskan oleh tokoh-tokoh berikutnya dengan latar belakang dan sikap politik yang berbeda. Salah satunya adalah Danureja II, yang justru dikenal memiliki hubungan erat dengan pihak kolonial Belanda.

Kedekatannya dengan Belanda berseberangan dengan sikap Sri Sultan Hamengku Buwono II yang dikenal keras terhadap kekuasaan kolonial. Situasi tersebut membuat posisi Danureja II di lingkungan keraton semakin sulit. Ia sempat diberhentikan oleh Sultan, tetapi kemudian dikembalikan ke posisi patih oleh Daendels. Pada akhirnya, masa jabatannya berakhir pada 1811 setelah ia dibunuh atas perintah Sultan Hamengku Buwono II.

Kisah tersebut memperlihatkan bahwa jabatan Pepatih Dalem bukan sekadar posisi administratif. Di baliknya terdapat tarik-menarik kepentingan politik antara keraton dan pemerintah kolonial.

Tokoh berikutnya, Danureja III, juga mempunyai hubungan kuat dengan Belanda. Kebijakannya dalam pengelolaan pajak dan pungutan bahkan menjadi salah satu hal yang menimbulkan kemarahan Pangeran Diponegoro. Dalam konteks sejarah yang lebih luas, tindakan tersebut kemudian ikut menjadi salah satu faktor yang memperburuk hubungan antara Diponegoro dan pemerintahan Yogyakarta sebelum pecahnya Perang Jawa pada 1825.

Dari Politik hingga Kebudayaan

Tidak semua Pepatih Dalem hanya dikenal karena persoalan politik. Beberapa di antaranya juga memiliki perhatian terhadap sastra dan kesenian.

Danureja V, misalnya, berada pada masa ketika Tugu Golong-Gilig dibangun kembali setelah mengalami kerusakan akibat gempa bumi 1867. Di bawah pengawasannya pula muncul sejumlah karya sastra yang berkaitan dengan sejarah Kasultanan Yogyakarta, termasuk Serat Pustaka Jatya dan Serat Babad Mataram.

Sementara itu, Danureja VI juga dikenal memiliki karya tulis, di antaranya Kempalan Kitab-Kitab Islam dan Serat Betaljemur Adammakna. Ia juga memiliki cucu yang kelak dikenal sebagai Ki Ageng Suryomentaram, seorang tokoh pemikiran dan tasawuf Jawa yang kemudian memilih meninggalkan gelar kepangeranannya.

Ada pula Danureja VII yang memiliki ketertarikan besar terhadap seni pertunjukan. Sebelum menjadi Pepatih Dalem, ia dikenal sebagai Kanjeng Pangeran Haryo Yudanegara III. Ia menggagas Langen Mandra Wanara, sebuah bentuk pertunjukan wayang orang yang dibawa keluar dari lingkungan keraton. Dalam pertunjukan tersebut, para pemain melakukan gerakan tari dengan posisi jongkok dan menyampaikan dialog melalui tembang.

Ia juga dikenal menciptakan gamelan dengan bilah yang dibuat dari pecahan kaca dan dikenal sebagai Gamelan Beling. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pemerintahan keraton tidak hanya menjadi ruang politik, tetapi juga tempat berkembangnya kreativitas seni dan kebudayaan.

Danureja VIII dan Akhir Jabatan Patih

Tokoh terakhir yang menduduki posisi Pepatih Dalem adalah Danureja VIII, yang sebelumnya bernama Kanjeng Raden Tumenggung Harjokusumo. Ia dilantik pada 30 November 1933 di Batavia dan menjadi patih terakhir Kasultanan Yogyakarta.

Berbeda dengan beberapa pendahulunya, Danureja VIII hidup pada masa ketika kesempatan memperoleh pendidikan modern semakin terbuka. Ia pernah mendapatkan pendidikan di Belanda dan memiliki latar belakang pendidikan politik.

Masa jabatannya berakhir pada 1945. Setelah itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengambil langkah penting dengan menghapus jabatan Pepatih Dalem dari struktur pemerintahan Kasultanan Yogyakarta.

Penghapusan tersebut bukan sekadar pergantian struktur administrasi. Selama keberadaannya, jabatan patih memiliki fungsi yang cukup kompleks. Di satu sisi, patih merupakan pembantu Sultan. Namun di sisi lain, posisi tersebut juga menjadi salah satu jalur hubungan antara keraton dengan pemerintah kolonial.

Ketika kekuasaan Jepang menggantikan Belanda, Sri Sultan Hamengku Buwono IX melihat adanya kesempatan untuk mengubah struktur tersebut. Dengan menghapus posisi patih, kendali pemerintahan Kasultanan dapat berada lebih langsung di tangan Sultan.

Warisan Sejarah Pepatih Dalem

Pepatih Dalem kini memang sudah tidak menjadi bagian dari struktur pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Namun, sejarah jabatan tersebut memberikan gambaran menarik mengenai bagaimana sebuah kerajaan mempertahankan pemerintahan di tengah tekanan kekuasaan asing.

Dari Danureja I hingga Danureja VIII, masing-masing meninggalkan cerita yang berbeda. Ada yang dikenang karena loyalitasnya kepada Sultan, ada yang dekat dengan pemerintah kolonial, ada yang terlibat dalam konflik politik, dan ada pula yang meninggalkan jejak melalui sastra serta kesenian.

Karena itu, sejarah Pepatih Dalem bukan hanya daftar nama dan masa jabatan. Di dalamnya terdapat cerita tentang politik, hubungan kekuasaan, kebudayaan, dan perubahan zaman yang pernah berlangsung di Yogyakarta. Jabatan yang dahulu menjadi bagian penting dari pemerintahan keraton itu akhirnya berakhir, tetapi jejaknya tetap menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah Kasultanan Yogyakarta.