Sekolah, Kuota, dan Pingitan: Wajah Ganda Pendidikan di Era Politik Etis

Kalau bicara tentang pendidikan di masa kolonial, nama-nama sekolah seperti ELS, HIS, atau MULO sering terdengar seperti simbol kemajuan. Memang, lewat kebijakan Politik Etis, Belanda membuka lebih banyak akses pendidikan dari sekolah dasar hingga lembaga tinggi seperti STOVIA. Sekilas, semuanya tampak seperti langkah besar menuju kemajuan kaum pribumi.

Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Akses ke sekolah-sekolah berbahasa Belanda yang kualitasnya lebih tinggi tetap dibatasi. Ada kuota etnis, ada lapisan sosial. Hanya kalangan bangsawan atau ningrat yang benar-benar bisa mencicipi pendidikan setara orang Eropa. Sementara rakyat kebanyakan, kalaupun sekolah, biasanya berhenti di Sekolah Rakyat. Banyak juga yang tidak sempat mengecap pendidikan sama sekali.

Di tengah batasan itu, muncul persoalan lain yang tak kalah rumit: gender. Pendidikan awalnya lebih diprioritaskan untuk anak laki-laki. Anak perempuan, bahkan dari kalangan bangsawan, sering kali harus menerima tradisi pingitan dikurung dalam ruang domestik sambil menunggu pernikahan. Sekolah bukan dianggap kebutuhan, melainkan sesuatu yang bisa ditunda, bahkan diabaikan.

Namun, selalu ada celah di tengah sistem yang kaku. Beberapa bangsawan justru memilih melawan arus. Nama-nama seperti KGPAA Pakualam V, RMAA Sosroningrat, dan KGPAA Mangkunegara VII menjadi contoh bagaimana pendidikan mulai dibuka untuk perempuan. Mereka tidak hanya menyekolahkan anak laki-laki, tetapi juga memberi kesempatan yang sama bagi putri-putri mereka.

Dari lingkungan seperti itulah lahir sosok seperti Raden Ajeng Kartini. Ia sempat bersekolah di ELS sebelum akhirnya harus menjalani pingitan. Tapi justru dari keterbatasan itu, ia menulis surat-surat yang kelak membuka mata banyak orang tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Kartini tidak hanya bicara soal dirinya, tapi tentang kemungkinan masa depan yang lebih luas bagi perempuan pribumi.

Di Surakarta, kisah serupa muncul dalam sosok BRAy Partini Djajadiningrat. Dididik dalam lingkungan istana Mangkunegaran, ia tumbuh menjadi penulis dan menghasilkan karya sastra yang bahkan menembus Belanda. Ada juga GRAy Nurul Kusumawardhani atau lebih dikenal sebagai Gusti Nurul yang tidak hanya cakap dalam pendidikan formal, tetapi juga menguasai seni dan olahraga. Ia bahkan pernah menari di hadapan Ratu Wilhelmina di Belanda, sebuah momen yang menunjukkan bahwa perempuan Jawa bisa tampil di panggung dunia tanpa kehilangan identitasnya.

Dari sini terasa jelas: pendidikan di era Politik Etis memang membuka pintu, tapi tidak sepenuhnya. Ada yang masuk dengan mudah, ada yang harus mengetuk berkali-kali, bahkan ada yang terpaksa membuat jalannya sendiri. Dan justru dari ketimpangan itulah lahir kesadaran bahwa pendidikan bukan sekadar fasilitas, tapi hak yang harus diperjuangkan.